Mendirikan yayasan membutuhkan persiapan yang lebih dari sekadar menentukan nama dan menyusun daftar pengurus. Ada ketentuan mengenai pendiri, kekayaan awal, dokumen pendirian, serta struktur organisasi yang harus dipenuhi agar yayasan dapat memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.
Persiapan tersebut penting bagi siapa pun yang ingin membangun lembaga sosial, pendidikan, keagamaan, maupun kemanusiaan. Dengan memahami persyaratan sejak awal, calon pendiri dapat menghindari kesalahan administratif dan membentuk organisasi dengan tata kelola yang lebih terarah.
Mengenal Dasar Hukum Pendirian Yayasan
Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketentuan utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Berbeda dengan perkumpulan, yayasan tidak mempunyai anggota. Pengelolaannya dijalankan melalui tiga organ, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Karakteristik tersebut perlu dipahami sebelum memulai pendirian. Yayasan bukan badan usaha yang didirikan untuk membagikan keuntungan kepada pemilik, melainkan badan hukum yang kekayaannya digunakan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
Syarat Pendiri Yayasan di Indonesia
Salah satu hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah pihak yang akan mendirikan yayasan. Berdasarkan ketentuan hukum, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih, baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses pendirian, calon pendiri perlu memperhatikan beberapa hal berikut.
1. Menentukan Identitas Pendiri
Identitas pendiri harus disiapkan secara lengkap untuk kebutuhan pembuatan akta notaris. Dokumen identitas seperti KTP dan data pendukung lainnya perlu diberikan kepada notaris sesuai kebutuhan proses pendirian.
Apabila pendiri merupakan badan hukum, diperlukan dokumen yang membuktikan identitas dan kewenangan pihak yang mewakilinya.
2. Menentukan Tujuan Yayasan
Tujuan yayasan harus berada dalam bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Contohnya adalah pengelolaan lembaga pendidikan, pemberian beasiswa, bantuan kepada masyarakat kurang mampu, pelayanan sosial, dan kegiatan kemanusiaan.
Rumusan tujuan sebaiknya spesifik dan sesuai dengan program yang benar-benar akan dijalankan. Hal ini membantu menentukan ruang lingkup kegiatan serta menjadi pedoman bagi organ yayasan.
3. Menyiapkan Kekayaan Awal
Pendirian yayasan dilakukan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal yayasan. Kekayaan tersebut dapat berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang.
Besaran kekayaan awal harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk pendirian oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, ketentuan pelaksana mengatur jumlah minimal yang berbeda dari pendirian oleh orang asing atau badan hukum asing. Karena itu, calon pendiri perlu memastikan persyaratan nominal berdasarkan status pendirinya.
Pemisahan kekayaan ini bukan sekadar formalitas. Setelah menjadi kekayaan yayasan, aset tersebut harus digunakan untuk mendukung tujuan organisasi dan tidak boleh diperlakukan sebagai harta pribadi pendiri.
Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Pendirian Yayasan
Dokumen pendirian diperlukan untuk menyusun akta notaris dan mengajukan pengesahan badan hukum. Persyaratan administrasi dapat berbeda bergantung pada kondisi pendiri dan ketentuan layanan yang berlaku.
Secara umum, beberapa dokumen dan informasi yang perlu dipersiapkan meliputi:
Identitas pendiri, seperti KTP dan data pendukung.
Nama yayasan yang akan digunakan.
Alamat dan tempat kedudukan yayasan.
Rumusan maksud, tujuan, serta kegiatan yayasan.
Data calon Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Pernyataan mengenai kekayaan awal yayasan.
Dokumen pendukung lain yang diminta notaris untuk proses pengesahan.
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar
Akta pendirian dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Dokumen ini memuat anggaran dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan yayasan.
Anggaran dasar antara lain mengatur nama, tempat kedudukan, tujuan, kegiatan, jangka waktu, kekayaan awal, tata cara pengangkatan dan pemberhentian organ, serta mekanisme rapat dan perubahan anggaran dasar.
Penyusunan anggaran dasar perlu dilakukan secara teliti karena akan menjadi acuan ketika yayasan menjalankan program maupun mengambil keputusan organisasi.
Mengenal Tiga Organ Yayasan dan Fungsinya
Struktur yayasan terdiri atas tiga organ yang mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Ketiganya perlu dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan prinsip tata kelola yang baik.
1. Pembina
Pembina merupakan organ yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. Kewenangannya antara lain menetapkan kebijakan umum yayasan, mengangkat dan memberhentikan Pengurus serta Pengawas, dan mengambil keputusan strategis sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Pembina berperan menjaga agar arah organisasi tetap sesuai dengan tujuan awal pendirian.
2. Pengurus
Pengurus bertanggung jawab menjalankan kegiatan dan mengelola operasional yayasan. Organ ini juga mewakili yayasan dalam tindakan hukum sesuai kewenangannya.
Susunan Pengurus dapat mencakup ketua, sekretaris, dan bendahara. Pembagian tugas yang jelas membantu memastikan administrasi, keuangan, dan pelaksanaan program berjalan secara teratur.
3. Pengawas
Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
Fungsi pengawasan penting untuk memastikan pengelolaan organisasi sesuai anggaran dasar, kebijakan Pembina, dan ketentuan hukum. Pembina tidak boleh merangkap sebagai Pengurus maupun Pengawas.
Tahapan Setelah Dokumen Pendirian Disiapkan
Setelah identitas pendiri, kekayaan awal, dan struktur organisasi ditentukan, proses dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan serta pemesanan nama yayasan melalui mekanisme AHU.
Selanjutnya, notaris menyusun akta pendirian berdasarkan data dan kesepakatan para pendiri. Permohonan pengesahan badan hukum kemudian diajukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum sesuai prosedur yang berlaku.
Yayasan memperoleh status badan hukum setelah pengesahan diberikan oleh Menteri. Oleh karena itu, penandatanganan akta saja belum berarti proses pendirian telah selesai.
Setelah pengesahan, yayasan perlu menata administrasi perpajakan, rekening organisasi, pencatatan keuangan, serta perizinan tambahan apabila kegiatan yang dijalankan mensyaratkannya.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Calon Pendiri
Beberapa kesalahan yang sering menimbulkan kendala adalah memilih nama tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, merumuskan tujuan terlalu umum, tidak memisahkan kekayaan awal, dan menunjuk organ yayasan tanpa memahami kewenangannya.
Calon pendiri juga perlu menghindari pencampuran dana pribadi dengan dana yayasan. Pencatatan keuangan yang transparan akan membantu menjaga kepercayaan donatur, mitra, dan masyarakat yang menerima manfaat program.
Kesimpulan
Syarat pendirian yayasan mencakup identitas pendiri, tujuan organisasi, kekayaan awal, dokumen pendukung, akta notaris, serta susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Seluruh unsur tersebut perlu dipersiapkan secara cermat sebelum mengajukan pengesahan badan hukum.
Dengan memahami persyaratan dan fungsi setiap organ, calon pendiri dapat membangun yayasan yang memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas. Untuk memahami tahapan lebih lanjut, calon pendiri dapat membaca panduan mendirikan yayasan serta mengakses informasi layanan melalui https://yasakayara.co.id/layanan/pendirian-yayasan.
Komentar
Posting Komentar