Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatan. Jika sebelumnya pembelian obat umumnya dilakukan dengan mendatangi apotek secara langsung, kini konsumen dapat memperoleh informasi produk dan melakukan pemesanan melalui internet. Kemudahan tersebut memberikan manfaat dari segi waktu dan aksesibilitas, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait keamanan produk dan kepatuhan terhadap peraturan.
Penjualan obat secara daring tidak dapat dilakukan secara bebas seperti transaksi barang konsumsi biasa. Terdapat ketentuan mengenai perizinan, jenis obat yang boleh diedarkan, persyaratan resep, serta tanggung jawab pelaku usaha. Memahami aturan tersebut penting agar masyarakat dapat menggunakan layanan apotek online secara lebih aman dan bertanggung jawab.
1. Memahami Dasar Hukum Penjualan Obat Secara Online
Salah satu regulasi penting yang mengatur peredaran obat melalui internet adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
Peraturan tersebut mengatur pengawasan berbagai produk, termasuk obat, bahan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 3 November 2025. Perubahan tersebut antara lain menyentuh persyaratan peredaran produk secara daring dan ketentuan terkait penggunaan sistem elektronik.
Secara umum, produk yang diedarkan secara online wajib memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, pelabelan, serta memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, keberadaan toko online atau marketplace saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu kegiatan penjualan obat telah memenuhi ketentuan hukum.
2. Pelaku Usaha Wajib Memenuhi Persyaratan Perizinan
Legalitas merupakan aspek mendasar dalam penyelenggaraan penjualan obat secara daring. Pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk peredaran obat, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan penyelenggara sistem elektronik dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
Konsumen sebaiknya memperhatikan beberapa informasi berikut ketika mengakses layanan apotek online:
Nama dan identitas pelaku usaha yang dapat ditelusuri.
Alamat dan informasi kontak yang jelas.
Informasi produk yang sesuai dengan label atau kemasan.
Nomor izin edar produk apabila diwajibkan.
Identitas fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi tersebut membantu konsumen mengenali pihak yang bertanggung jawab atas layanan yang digunakan.
Penting untuk membedakan antara marketplace, penjual, dan apotek. Platform yang menyediakan sarana transaksi tidak otomatis memiliki kewenangan untuk menjalankan pelayanan kefarmasian. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab sesuai fungsi dan ketentuan perizinannya.
3. Tidak Semua Jenis Obat Boleh Dijual Secara Daring
Salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah adanya pembatasan terhadap penjualan obat melalui internet. Tidak semua produk farmasi dapat dipasarkan secara bebas kepada konsumen.
Obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki ketentuan penyerahan yang berbeda dari obat keras. Obat keras pada prinsipnya memerlukan resep dokter sesuai peraturan yang berlaku.
Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 juga mengatur bahwa penyerahan obat keras dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus tertentu yang tercakup dalam ketentuan tersebut kepada pasien secara daring harus berdasarkan resep.
Selain itu, terdapat jenis obat tertentu yang dibatasi atau dilarang untuk diedarkan secara daring langsung kepada masyarakat.
Karena itu, konsumen perlu berhati-hati terhadap penjual yang menawarkan semua jenis obat tanpa mempertimbangkan persyaratan resep maupun pembatasan distribusinya.
Penawaran obat keras tanpa resep melalui saluran yang tidak sesuai ketentuan merupakan salah satu tanda yang patut diwaspadai.
4. Memperhatikan Ketentuan Pengantaran Obat
Penjualan obat secara online tidak selesai ketika konsumen melakukan pembayaran. Proses pengantaran juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk.
Berdasarkan ketentuan BPOM mengenai peredaran daring, pengantaran produk dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga berbentuk badan hukum sesuai persyaratan yang berlaku.
Dalam proses pengiriman, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan, antara lain:
Keutuhan kemasan. Produk harus dikirim dalam kondisi kemasan yang utuh dan tidak rusak hingga diterima konsumen.
Wadah pengiriman tertutup. Pengemasan harus memperhatikan perlindungan produk selama perjalanan.
Kondisi penyimpanan. Metode pengiriman harus mempertimbangkan karakteristik produk, terutama obat yang membutuhkan pengendalian suhu tertentu.
Ketepatan tujuan. Produk harus sampai kepada penerima yang dituju.
Dokumentasi serah terima. Proses penyerahan produk perlu didokumentasikan sesuai ketentuan.
Aspek tersebut penting karena kondisi obat dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, cahaya, dan cara penanganan selama pengiriman.
5. Konsumen Perlu Memeriksa Keamanan Produk Sebelum Membeli
Selain memahami legalitas penjual, konsumen juga memiliki peran dalam memastikan keamanan obat yang dibeli.
Sebelum melakukan transaksi, periksa identitas produk, komposisi, nomor izin edar, informasi produsen, dan tanggal kedaluwarsa. Informasi registrasi dapat diverifikasi melalui layanan resmi BPOM.
Konsumen juga perlu memperhatikan kondisi kemasan setelah produk diterima. Apabila terdapat kerusakan, kebocoran, perubahan kondisi yang mencurigakan, atau ketidaksesuaian produk, jangan langsung menggunakannya.
Untuk memperdalam pemahaman mengenai pemeriksaan produk sebelum transaksi, konsumen dapat membaca panduan memastikan keamanan obat.
Kebiasaan memeriksa produk tersebut membantu mengurangi risiko memperoleh obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
6. Memahami Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen
Pelaku usaha yang menjalankan penjualan obat secara daring memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi produk secara benar dan memenuhi persyaratan peredaran yang berlaku.
Informasi mengenai identitas penjual, karakteristik produk, ketentuan pembelian, serta proses pengiriman perlu disampaikan secara transparan.
Konsumen juga berhak memperoleh informasi yang jelas sebelum melakukan transaksi. Apabila terdapat ketidaksesuaian produk atau masalah dalam pelayanan, konsumen sebaiknya menyimpan bukti transaksi, dokumentasi kemasan, dan komunikasi dengan penjual.
Untuk kegiatan peredaran obat secara daring, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 juga mengatur kewajiban pengarsipan data transaksi elektronik agar dapat ditelusuri paling singkat selama lima tahun.
Ketentuan tersebut mendukung pengawasan dan penelusuran apabila ditemukan permasalahan dalam proses distribusi atau penyerahan obat.
Memilih Layanan Apotek Online Secara Lebih Bijak
Penjualan obat secara daring memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan standar keamanan yang berlaku. Legalitas pelaku usaha, kesesuaian jenis obat, persyaratan resep, kualitas pengiriman, serta transparansi informasi merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan.
Masyarakat sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga dan kemudahan transaksi ketika memilih layanan apotek online. Memastikan sumber pembelian dan memahami ketentuan penggunaan obat merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan keluarga.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan farmasi dan layanan apotek, masyarakat dapat mengunjungi https://macanempireapotek.com/.
Dengan memahami regulasi dan menerapkan kebiasaan bertransaksi secara cermat, pemanfaatan layanan farmasi digital dapat dilakukan secara lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Komentar
Posting Komentar